{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"No. Urusan","type":"text"},{"id":"Urusan","type":"text"},{"id":"No. IKK","type":"text"},{"id":"IKK","type":"text"},{"id":"Data Dukung","type":"text"},{"id":"Pananggung Jawab","type":"text"}], "records": [ [1,"Urusan Wajib ","","","","",""], [2,"1.0","Pendidikan","1.2","Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah","","Dinas P dan K"], [3,"","","2.2","Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah","","Dinas P dan K"], [4,"","","3.3","Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah","","Dinas P dan K"], [5,"","","3.7","Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama","","Dinas P dan K"], [6,"","","3.19","Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA / sederajat","","Dinas P dan K"], [7,"","","4.2","Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah","","Dinas P dan K"], [8,"","","4.4","Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan","","Dinas P dan K"], [9,"","","4.8","Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1.","","Dinas P dan K"], [10,"2.0","Kesehatan","1.1","Jumlah RS Rujukan Kabupaten / kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar","","Dinkes"], [11,"","","3.2","Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan antenatal","","Dinkes"], [12,"","","6.2","Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar","","Dinkes"], [13,"","","7.2","Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar","","Dinkes"], [14,"","","8.2-14.2","Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar","","Dinkes"], [15,"","","10.1-12.1","Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia","","Dinkes"], [16,"3.0","PUPR","1.1","Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten / kota (ha)","","DPSDA-BPBD"], [17,"","","1.3","Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)","","DPSDA-BPBD"], [18,"","","1.4","Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan \nkabupaten/kota (m)","","DPSDA-BPBD"], [19,"","","1.5","Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota","","DPSDA"], [20,"","","1.6","Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota","","DPSDA"], [21,"","","1.7","Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota","","BPBD"], [22,"","","2.1","Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten / kota (ha)","","BPBD"], [23,"","","2.2","Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten / kota (ha)","","BPBD"], [24,"","","2.3","Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan / rencana pengelolaan SD Air WS kewenangan kabupaten / kota","","DPSDA"], [25,"","","2.4","Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan / rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten / kota","","DPSDA"], [26,"","","2.5","Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten / kota","","DPSDA"], [27,"","","4.1","Penetapan dokumen RISPAM kabupaten / kota (Ada / tidak)","","Disperkimta"], [28,"","","4.2","Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA kabupaten / kota (Ada / tidak)","","Disperkimta"], [29,"","","4.3","Jumlah BUMD dan / atau UPTD kab / kota penyelenggara SPAM (Ada / tidak)","","Disperkimta"], [30,"","","4.4","Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM","","Disperkimta"], [31,"","","4.5","Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain","","Disperkimta"], [32,"","","5.1","Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S","","Disperkimta-Kecamatan"], [33,"","","5.2","Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD T","","Disperkimta-Kecamatan"], [34,"","","5.3","Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T","","Disperkimta-Kecamatan"], [35,"","","5.4","Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja","","Disperkimta-Kecamatan"], [36,"","","5.5","Jumlah rumah yang sudah menerima jasa pengolahan lumpur tinja","","Disperkimta-Kecamatan"], [37,"","","5.6","Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik","","Disperkimta-Kecamatan"], [38,"","","5.7","Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar","Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik","Disperkimta-Kecamatan"], [39,"","","","","Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa / ha","Disperkimta"], [40,"","","5.8","Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman","Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT","Disperkimta"], [41,"","","","","Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa / ha","Disperkimta"], [42,"","","5.9","Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman","Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD","Disperkimta"], [43,"","","","","Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDT","Disperkimta"], [44,"","","5.10","Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat","Jumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat","Disperkimta"], [45,"","","","","Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDS","Disperkimta"], [46,"","","5.11","Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja","Jumlah sarana pengangkutan lumpur tinja yang tersedia","Disperkimta"], [47,"","","","","Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kabupaten ","Disperkimta"], [48,"","","5.12","Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja","Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia","Disperkimta"], [49,"","","","","Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab./ kota","Disperkimta"], [50,"","","5.13","Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD","Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD","Disperkimta"], [51,"","","","","Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada Kab/Kota","Disperkimta"], [52,"","","5.14","Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja","Jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot","Disperkimta"], [53,"","","","","Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S","Disperkimta"], [54,"","","6.1","Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi","Jumlah bangunan gedung ( kecuali tinggal tunggal dan rumah deret sederhana ) yang laik fungsi yang berlaku","DPUPR / DPMPTSP / KEC"], [55,"","","","","Jumlah bangunan gedung ( kecuali tinggal tunggal dan rumah deret sederhana )","DPUPR / DPMPTSP / KEC"], [56,"","","6.4","Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung","","Disperkimta"], [57,"","","6.5","Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan","","Disperkimta"], [58,"","","6.6","Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi","","Disperkimta"], [59,"","","7.8","Panjang jalan yang dipelihara","","DPUPR"], [60,"","","7.9","Panjang jembatan yang dipelihara","","DPUPR"], [61,"","","8.1","Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota","","DPUPR"], [62,"","","8.9","Tersedianya data dan profil OPD sub -urusan jasa konstruksi kabupaten/kota","","DPUPR"], [63,"4.0","Perumahan Rakyat","1.1","Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya","","BPBD"], [64,"","","1.4","Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi","","BPBD"], [65,"","","1.5","Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi","","BPBD"], [66,"","","1.7","Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana","","BPBD"], [67,"","","1.9","Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan","","Disperkimta"], [68,"","","2.1","Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM","","Disperkimta"], [69,"","","2.2","Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM","","Disperkimta"], [70,"","","2.3","Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM","","Disperkimta"], [71,"","","2.4","Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM","","Disperkimta"], [72,"","","2.5","Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM","","Disperkimta"], [73,"","","2.6","Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah","","Disperkimta"], [74,"","","3.1","Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha","","Disperkimta"], [75,"","","3.3","Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh","","Disperkimta"], [76,"","","4.1","Jumlah rumah di kab/kota","","Disperkimta"], [77,"","","4.2","Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH","","Disperkimta"], [78,"","","4.3","Jumlah rumah tidak layak huni","","Disperkimta"], [79,"","","4.4","Jumlah rumah yang tidak dihuni","","Disperkimta"], [80,"","","4.5","Rasio rumah dan KK","Jumlah KK","Disperkimta"], [81,"","","","","Jumlah total unit rumah","Disperkimta"], [82,"","","4.6","Jumlah rumah pembangunan baru","","Disperkimta"], [83,"","","5.1","Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU","","Disperkimta"], [84,"","","5.3","Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan","","Disperkimta"], [85,"","","5.5","Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH","","Disperkimta"], [86,"","","5.7","Jumlah pengembang yang tersertifikasi","","Disperkimta"], [87,"","","5.8","Jumlah pengembang yang teregistrasi","","Disperkimta"], [88,"","","5.9","Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan","","Disperkimta"], [89,"5.0","Trantibum linmas","1.4","Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS","","Satpol PP"], [90,"","","1.6","Tersedianya sarana prasarana minimal","","Satpol PP"], [91,"","","5.1","Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB","Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB","Satpol PP"], [92,"","","","","Jumlah seluruh penetapan status KLB","Satpol PP"], [93,"","","6.4","Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa","","Satpol PP"], [94,"6.0","Sosial","1.1","Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki","","Dinsos"], [95,"","","1.20","Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang \ndireunifikasi dengan \nkeluarga","","Dinsos"], [96,"7.0","Tenaga Kerja","2.1","Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaste","Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n","Disnakerin"], [97,"","","2.3","Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan","Jumlah peserta pelatihan pada tahun n","Disnakerin"], [98,"","","2.5","Persentase LPK yang memiliki perizinan","Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n","Disnakerin"], [99,"","","2.8","Persentase penyerapan lulusan","Jumlah lulusan pada tahun n","Disnakerin"], [100,"","","3.1","Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivita","Jumlah Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n","Disnakerin"], [101,"","","","","Jumlah perusahaan pada tahun n","Disnakerin"], [102,"","","3.2","Data tingkat produktivitas total","Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja).","Disnakerin"], [103,"","","4.1","Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)","Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih","Disnakerin"], [104,"","","5.9","Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi","Ʃ CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi","Disnakerin"], [105,"","","","","Ʃ CPMI/CTKI","Disnakerin"], [106,"","","5.13","Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya","Ʃ PMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan","Disnakerin"], [107,"","","","","Ʃ PMI/TKI purna dan keluarganya","Disnakerin"], [108,"8.0","PP DAN PA","1.1","Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG","","Dinas KB PP PA"], [109,"","","1.2","Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota","","Dinas KB PP PA"], [110,"","","3.1","Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan","","Dinas KB PP PA"], [111,"","","3.2","Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih","","Dinas KB PP PA"], [112,"","","3.3","Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan","","Dinas KB PP PA"], [113,"","","3.4","Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota","","Dinas KB PP PA"], [114,"","","3.5","Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi","","Dinas KB PP PA"], [115,"","","3.6","Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi","","Dinas KB PP PA"], [116,"9.0","Pangan","1.5","Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan","","Dispabun"], [117,"10.0","Pertanahan","1.1","SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota","Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + Jumlah surat penolakan permohon izin lokasi setelah melalui proses ( ditolak seluruhnya)","Disperkimta"], [118,"","","1.2","SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek","Jumlah penerbitan SK penetapan tanah obyek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee","Disperkimta"], [119,"","","","","Jumlah permohonan yang diusulkan panitia pertimbangan Landreform","Disperkimta"], [120,"","","1.3","SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan \nMaksimum/Absentee","Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum / absentee","Disperkimta"], [121,"","","","","Jumlah luas tanah yang ditetapkan sebagai tanah obyek Landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek","Disperkimta"], [122,"","","1.4","Dokumen Izin membuka tanah","Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + jumlah izin membuka tanah yang ditolak","Disperkimta"], [123,"","","","","Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun","Disperkimta"], [124,"","","1.5","Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota","Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik","Disperkimta"], [125,"","","","","Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun","Disperkimta"], [126,"12.0","Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil","1.1","Penerbitan akta perkawinan","Peristiwa perkawinan yang dilaporkan","Disdukcapil"], [127,"","","1.2","Penerbitan akta perceraian","Peristiwa perceraian yang dilaporkan","Disdukcapil"], [128,"","","1.3","Penerbitan akta kematian","Peristiwa kematian yang dilaporkan","Disdukcapil"], [129,"14.0","Pengendalian Penduduk dan KB","1.1","Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan","","Dinas KB PP PA"], [130,"","","1.2","Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun","","Dinas KB PP PA"], [131,"","","2.3","Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif","","Dinas KB PP PA"], [132,"","","2.4","Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan","Jumlah peserta KB pasca persalinan","Dinas KB PP PA"], [133,"","","3.2","Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)","Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI","Dinas KB PP PA"], [134,"","","","","Jumlah keluarga PBI","Dinas KB PP PA"], [135,"15.0","Perhubungan","1.4","Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan \nKabupaten atau Kota\n","Jumlah Pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten / Kota","Dishub"], [136,"","","","","Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten / Kota","Dishub"], [137,"","","2.1","Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untu jaringan jalan Kabupaten/Kota","Jumlah Pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten atau Kota","Dishub"], [138,"","","","","Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten atau Kota","Dishub"], [139,"16.0","Komunikasi dan Informasi","2.11","Persentase data yang dapat berbagi pakai","Jumlah data yang dapat berbagi pakai","Diskominfo"], [140,"","","","","Jumlah data yang dimiliki Pemerintah Daerah","Diskominfo"], [141,"","","3.3","Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan","Ʃ Diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STARKOM)dan SOP","Diskominfo"], [142,"","","","","Ʃ Diseminasi dan layanan informasi publik ","Diskominfo"], [143,"17.0","Koperasi,Usaha kecil dan Menengah","1.8","Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan","","DPKUKM"], [144,"","","2.1","Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro","Jumlah pertumbuhan wirausaha baru","DPKUKM"], [145,"","","","","Jumlah wirausaha yang ada","DPKUKM"], [146,"","","2.2","Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)","Jumlah usaha mikro yang ada","DPKUKM"], [147,"","","2.4","Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi \nproduk usaha","Jumalah usaha mikro yang belum memiliki standard dan sertifikasi produk","DPKUKM"], [148,"","","2.5","Persentase jumlah usaha mikro yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran","Jumalah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran","DPKUKM"], [149,"18.0","Penanaman Modal","1.1","PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota","","DPMPTSP"], [150,"","","1.2","Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal","","DPMPTSP"], [151,"","","1.3","Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal","","DPMPTSP"], [152,"","","1.4","Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting","","DPMPTSP"], [153,"19.0","Kepemudaan dan Olahraga","2.1","Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda","","Disporapar"], [154,"22.0","Kebudayaan","1.3","Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatka n ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)","Jumlah objek dimanfaatkan","Dinas P dan K"], [155,"","","1.4","Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)","Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola","Dinas P dan K"], [156,"","","1.5","Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)","Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan","Dinas P dan K"], [157,"","","1.6","Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)","Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar","Dinas P dan K"], [158,"","","1.7","Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data","Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota","Dinas P dan K"], [159,"","","1.8","Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)","Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)","Dinas P dan K"], [160,"","","1.9","Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)","Jumlah CB dimanfaatkan","Dinas P dan K"], [161,"","","1.10","Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum","Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)","Dinas P dan K"], [162,"","","1.11","Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.","Jumlah pengunjung museum Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum","Dinas P dan K"], [163,"","","1.12","Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum","","Dinas P dan K"], [164,"","","1.15","Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya","Jumlah ahli CB yang disertifikasi","Dinas P dan K"], [165,"","","1.16","Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman","Jumlah sdm CB + jumlah sdm Museum","Dinas P dan K"], [166,"","","1.17","Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman","Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)","Dinas P dan K"], [167,"","","1.18","Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman","Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)","Dinas P dan K"], [168,"","","1.19","Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat","Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat","Dinas P dan K"], [169,"Urusan Pilihan","","","","",""], [170,"1.0","Kelautan dan Perikanan","1.3","Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan","","Dinas Perikanan"], [171,"2.0","Pariwisata","1.2","Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata","","Disporapar"], [172,"","","1.9","Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan","Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan","Disporapar"], [173,"3.0","Pertanian","1.4","Persentase prasarana yang digunakan","Jumlah prasarana yang aktif digunakan","Dispertan"], [174,"","","","","Jumlah prasarana yang dibangun","Dispertan"], [175,"","","1.5","Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota","Jumlah usulan yang difasilitasi","Dispertan"], [176,"","","","","Jumlah usulan usaha pertanian","Dispertan"], [177,"6.0","Perdagangan","1.1","Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : ","Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja","DPKUKM"], [178,"","","","","Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar","DPKUKM"], [179,"","","","","Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja","DPKUKM"], [180,"","","","","Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar","DPKUKM"], [181,"","","1.3","Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG","Jumlah gudang yang ada di Kabupaten Kota","DPKUKM"], [182,"","","1.4","Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk","Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar","DPKUKM"], [183,"","","","","Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri","DPKUKM"], [184,"","","","","Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar","DPKUKM"], [185,"","","","","Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri","DPKUKM"], [186,"","","","","Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar","DPKUKM"], [187,"","","","","Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri","DPKUKM"], [188,"","","1.5","Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota","Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kab Kota","DPKUKM"], [189,"","","","","Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer","DPKUKM"], [190,"","","2.1","Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan","a = Jumlah pupuk yang disalurkan","DPKUKM"], [191,"","","","","b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK)","DPKUKM"], [192,"","","","","c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok","DPKUKM"], [193,"","","3.1","Persentase alat\u0002alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan","Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan","DPKUKM"], [194,"","","","","Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab / kota","DPKUKM"], [195,"7.0","Perindustrian","1.1","Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota","Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ","Disnakerin"], [196,"","","","","Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk","Disnakerin"], [197,"","","2.1","Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA"," a) Tersusunnya naskah akademik (30%)","Disnakerin"], [198,"","","",""," b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%)","Disnakerin"], [199,"","","","","c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%)","Disnakerin"], [200,"","","","","d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%)","Disnakerin"], [201,"","","3.1","Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan","Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ","Disnakerin"], [202,"","","","","Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk","Disnakerin"], [203,"","","4.1","Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan","Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ","Disnakerin"], [204,"","","","","Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk","Disnakerin"], [205,"","","6.1","Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota","Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab / Kota di SIINas","Disnakerin"], [206,"","","","","Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab/ Kota","Disnakerin"], [207,"8.0","Transmigrasi","1.0","Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya","","Kesra"], [208,"","","2.0","Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya","","Kesra"], [209,"","","3.0","Jumlah satuan pemukiman yang dibina","","Kesra"] ]}