Urusan Wajib 1.0Pendidikan1.2Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah DaerahDinas P dan K 2.2Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah DaerahDinas P dan K 3.3Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah DaerahDinas P dan K 3.7Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertamaDinas P dan K 3.19Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA / sederajatDinas P dan K 4.2Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah DaerahDinas P dan K 4.4Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraanDinas P dan K 4.8Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1.Dinas P dan K 2.0Kesehatan1.1Jumlah RS Rujukan Kabupaten / kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standarDinkes 3.2Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan antenatalDinkes 6.2Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standarDinkes 7.2Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standarDinkes 8.2-14.2Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standarDinkes 10.1-12.1Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersediaDinkes 3.0PUPR1.1Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten / kota (ha)DPSDA-BPBD 1.3Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)DPSDA-BPBD 1.4Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)DPSDA-BPBD 1.5Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kotaDPSDA 1.6Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kotaDPSDA 1.7Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kotaBPBD 2.1Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten / kota (ha)BPBD 2.2Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten / kota (ha)BPBD 2.3Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan / rencana pengelolaan SD Air WS kewenangan kabupaten / kotaDPSDA 2.4Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan / rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten / kotaDPSDA 2.5Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten / kotaDPSDA 4.1Penetapan dokumen RISPAM kabupaten / kota (Ada / tidak)Disperkimta 4.2Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA kabupaten / kota (Ada / tidak)Disperkimta 4.3Jumlah BUMD dan / atau UPTD kab / kota penyelenggara SPAM (Ada / tidak)Disperkimta 4.4Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAMDisperkimta 4.5Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainDisperkimta 5.1Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD SDisperkimta-Kecamatan 5.2Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD TDisperkimta-Kecamatan 5.3Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD TDisperkimta-Kecamatan 5.4Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinjaDisperkimta-Kecamatan 5.5Jumlah rumah yang sudah menerima jasa pengolahan lumpur tinjaDisperkimta-Kecamatan 5.6Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestikDisperkimta-Kecamatan 5.7Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasarJumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septikDisperkimta-Kecamatan Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa / haDisperkimta 5.8Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses amanJumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLTDisperkimta Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa / haDisperkimta 5.9Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses amanJumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALDDisperkimta Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDTDisperkimta 5.10Kinerja penyediaan unit pengolahan setempatJumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempatDisperkimta Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDSDisperkimta 5.11Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinjaJumlah sarana pengangkutan lumpur tinja yang tersediaDisperkimta Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kabupaten Disperkimta 5.12Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinjaJumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersediaDisperkimta Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab./ kotaDisperkimta 5.13Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALDJumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALDDisperkimta Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada Kab/KotaDisperkimta 5.14Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinjaJumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedotDisperkimta Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-SDisperkimta 6.1Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsiJumlah bangunan gedung ( kecuali tinggal tunggal dan rumah deret sederhana ) yang laik fungsi yang berlakuDPUPR / DPMPTSP / KEC Jumlah bangunan gedung ( kecuali tinggal tunggal dan rumah deret sederhana )DPUPR / DPMPTSP / KEC 6.4Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/GedungDisperkimta 6.5Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikanDisperkimta 6.6Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsiDisperkimta 7.8Panjang jalan yang dipeliharaDPUPR 7.9Panjang jembatan yang dipeliharaDPUPR 8.1Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kotaDPUPR 8.9Tersedianya data dan profil OPD sub -urusan jasa konstruksi kabupaten/kotaDPUPR 4.0Perumahan Rakyat1.1Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannyaBPBD 1.4Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksiBPBD 1.5Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksiBPBD 1.7Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencanaBPBD 1.9Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahanDisperkimta 2.1Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPMDisperkimta 2.2Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPMDisperkimta 2.3Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPMDisperkimta 2.4Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPMDisperkimta 2.5Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPMDisperkimta 2.6Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanahDisperkimta 3.1Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 HaDisperkimta 3.3Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuhDisperkimta 4.1Jumlah rumah di kab/kotaDisperkimta 4.2Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLHDisperkimta 4.3Jumlah rumah tidak layak huniDisperkimta 4.4Jumlah rumah yang tidak dihuniDisperkimta 4.5Rasio rumah dan KKJumlah KKDisperkimta Jumlah total unit rumahDisperkimta 4.6Jumlah rumah pembangunan baruDisperkimta 5.1Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSUDisperkimta 5.3Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkunganDisperkimta 5.5Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNHDisperkimta 5.7Jumlah pengembang yang tersertifikasiDisperkimta 5.8Jumlah pengembang yang teregistrasiDisperkimta 5.9Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihanDisperkimta 5.0Trantibum linmas1.4Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNSSatpol PP 1.6Tersedianya sarana prasarana minimalSatpol PP 5.1Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLBJumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLBSatpol PP Jumlah seluruh penetapan status KLBSatpol PP 6.4Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desaSatpol PP 6.0Sosial1.1Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimilikiDinsos 1.20Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluargaDinsos 7.0Tenaga Kerja2.1Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klasteKeseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun nDisnakerin 2.3Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihanJumlah peserta pelatihan pada tahun nDisnakerin 2.5Persentase LPK yang memiliki perizinanJumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun nDisnakerin 2.8Persentase penyerapan lulusanJumlah lulusan pada tahun nDisnakerin 3.1Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitaJumlah Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun nDisnakerin Jumlah perusahaan pada tahun nDisnakerin 3.2Data tingkat produktivitas totalPertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja).Disnakerin 4.1Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebihDisnakerin 5.9Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasiƩ CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasiDisnakerin Ʃ CPMI/CTKIDisnakerin 5.13Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganyaƩ PMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakanDisnakerin Ʃ PMI/TKI purna dan keluarganyaDisnakerin 8.0PP DAN PA1.1Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUGDinas KB PP PA 1.2Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kotaDinas KB PP PA 3.1Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihanDinas KB PP PA 3.2Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatihDinas KB PP PA 3.3Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihanDinas KB PP PA 3.4Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kotaDinas KB PP PA 3.5Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasiDinas KB PP PA 3.6Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasiDinas KB PP PA 9.0Pangan1.5Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan panganDispabun 10.0Pertanahan1.1SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kotaJumlah izin lokasi yang diterbitkan + Jumlah surat penolakan permohon izin lokasi setelah melalui proses ( ditolak seluruhnya)Disperkimta 1.2SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar SubyekJumlah penerbitan SK penetapan tanah obyek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absenteeDisperkimta Jumlah permohonan yang diusulkan panitia pertimbangan LandreformDisperkimta 1.3SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/AbsenteeJumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum / absenteeDisperkimta Jumlah luas tanah yang ditetapkan sebagai tanah obyek Landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyekDisperkimta 1.4Dokumen Izin membuka tanahJumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + jumlah izin membuka tanah yang ditolakDisperkimta Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahunDisperkimta 1.5Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/KotaJumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisikDisperkimta Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahunDisperkimta 12.0Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil1.1Penerbitan akta perkawinanPeristiwa perkawinan yang dilaporkanDisdukcapil 1.2Penerbitan akta perceraianPeristiwa perceraian yang dilaporkanDisdukcapil 1.3Penerbitan akta kematianPeristiwa kematian yang dilaporkanDisdukcapil 14.0Pengendalian Penduduk dan KB1.1Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-PerdakanDinas KB PP PA 1.2Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahunDinas KB PP PA 2.3Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektifDinas KB PP PA 2.4Persentase pelayanan KB Pasca PersalinanJumlah peserta KB pasca persalinanDinas KB PP PA 3.2Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBIDinas KB PP PA Jumlah keluarga PBIDinas KB PP PA 15.0Perhubungan1.4Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota Jumlah Pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten / KotaDishub Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten / KotaDishub 2.1Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untu jaringan jalan Kabupaten/KotaJumlah Pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten atau KotaDishub Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten atau KotaDishub 16.0Komunikasi dan Informasi2.11Persentase data yang dapat berbagi pakaiJumlah data yang dapat berbagi pakaiDiskominfo Jumlah data yang dimiliki Pemerintah DaerahDiskominfo 3.3Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkanƩ Diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STARKOM)dan SOPDiskominfo Ʃ Diseminasi dan layanan informasi publik Diskominfo 17.0Koperasi,Usaha kecil dan Menengah1.8Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaanDPKUKM 2.1Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikroJumlah pertumbuhan wirausaha baruDPKUKM Jumlah wirausaha yang adaDPKUKM 2.2Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)Jumlah usaha mikro yang adaDPKUKM 2.4Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usahaJumalah usaha mikro yang belum memiliki standard dan sertifikasi produkDPKUKM 2.5Persentase jumlah usaha mikro yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaranJumalah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaranDPKUKM 18.0Penanaman Modal1.1PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kotaDPMPTSP 1.2Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modalDPMPTSP 1.3Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modalDPMPTSP 1.4Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meetingDPMPTSP 19.0Kepemudaan dan Olahraga2.1Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemudaDisporapar 22.0Kebudayaan1.3Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatka n ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)Jumlah objek dimanfaatkanDinas P dan K 1.4Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelolaDinas P dan K 1.5Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskanDinas P dan K 1.6Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugarDinas P dan K 1.7Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan dataJumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/KotaDinas P dan K 1.8Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)Dinas P dan K 1.9Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)Jumlah CB dimanfaatkanDinas P dan K 1.10Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museumJumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)Dinas P dan K 1.11Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.Jumlah pengunjung museum Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museumDinas P dan K 1.12Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museumDinas P dan K 1.15Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budayaJumlah ahli CB yang disertifikasiDinas P dan K 1.16Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseumanJumlah sdm CB + jumlah sdm MuseumDinas P dan K 1.17Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseumanJumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)Dinas P dan K 1.18Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseumanJumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)Dinas P dan K 1.19Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakatJumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakatDinas P dan K Urusan Pilihan 1.0Kelautan dan Perikanan1.3Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkanDinas Perikanan 2.0Pariwisata1.2Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisataDisporapar 1.9Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataanJumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataanDisporapar 3.0Pertanian1.4Persentase prasarana yang digunakanJumlah prasarana yang aktif digunakanDispertan Jumlah prasarana yang dibangunDispertan 1.5Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kotaJumlah usulan yang difasilitasiDispertan Jumlah usulan usaha pertanianDispertan 6.0Perdagangan1.1Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerjaDPKUKM Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benarDPKUKM Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerjaDPKUKM Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benarDPKUKM 1.3Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDGJumlah gudang yang ada di Kabupaten KotaDPKUKM 1.4Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untukJumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benarDPKUKM Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeriDPKUKM Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benarDPKUKM Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeriDPKUKM Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benarDPKUKM Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeriDPKUKM 1.5Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/KotaJumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kab KotaDPKUKM Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecerDPKUKM 2.1Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkana = Jumlah pupuk yang disalurkanDPKUKM b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK)DPKUKM c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan KelompokDPKUKM 3.1Persentase alatalat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalanJumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalanDPKUKM Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab / kotaDPKUKM 7.0Perindustrian1.1Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kotaJumlah realisasi izin yang diterbitkan Disnakerin Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masukDisnakerin 2.1Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA a) Tersusunnya naskah akademik (30%)Disnakerin b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%)Disnakerin c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%)Disnakerin d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%)Disnakerin 3.1Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkanJumlah realisasi izin yang diterbitkan Disnakerin Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masukDisnakerin 4.1Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkanJumlah realisasi izin yang diterbitkan Disnakerin Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masukDisnakerin 6.1Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/KotaJumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab / Kota di SIINasDisnakerin Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab/ KotaDisnakerin 8.0Transmigrasi1.0Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannyaKesra 2.0Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannyaKesra 3.0Jumlah satuan pemukiman yang dibinaKesra