-
Pelaporan Gratifikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Pelaporan gratifikasi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan bagian dari upaya untuk mencegah korupsi dan meningkatkan transparansi dalam pemerintahan. Pelaporan... -
Profil Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Total pegawai yang dimiliki per 21 Februari 2023 : 45.756 ASN terdiri dari 35.710 PNS, 360 CPNS, 9686 P3K. Informasi kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara... -
RKA - PPKD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah -
Ringkasan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Ringkasan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah -
SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Penunjukan Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah -
Kebijakan Umum APBD Provinsi Jawa Tengah (KUA)
Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Angggaran adalah sebagai berikut: Memberikan arah dalam pengalokasian anggaran program/kegiatan agar pembangunan dapat berdaya guna dan... -
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Jawa Tengah
Tujuan disusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 adalah : Sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum APBD (KUA) ProvinsiJawa Tengah Tahun... -
RKPD Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2025 menetapkan Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.... -
RKA - SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah -
Register Permohonan Informasi Publik PPID Provinsi Jawa Tengah
Laporan Ringkasan Akses Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah -
Laporan Tahunan PPID Provinsi Jawa Tengah
Selama Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta PPID Pelaksana SKPD maupun BUMD telah menerima 8.541 (delapan ribu lima ratus empat puluh satu) laporan permohonan... -
Peraturan Mengenai Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Mengenai Keterbukaan Informasi Publik -
Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik
Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik -
Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Informasi Publik
Laporan ini memuat hasil Survei Kepuasan Masyarakat mengenai pelayanan informasi dan dokumentasi publik di Jawa Tengah. Atas dasar pemikiran perlunya meningkatkan kualitas... -
B.16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding Pengadaan Barang dan Jasa 2025
Tahap Pemilihan B.16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding Pengadaan Barang dan Jasa 2025 -
C.13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa 2025
Tahap Pelaksanaan C.13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa 2025 -
C.12. Laporan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa 2025
Tahap Pelaksanaan C.12. Laporan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa 2025 -
C.6. Surat Jaminan Pemeliharaan Pengadaan Barang dan Jasa 2025
Tahap Pelaksanaan C.6. Surat Jaminan Pemeliharaan Pengadaan Barang dan Jasa 2025 -
B.15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi Pengadaan Barang dan Jasa 2025
Tahap Pemilihan B.15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi Pengadaan Barang dan Jasa 2025 -
B.13. Sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkunham PB...
Tahap Pemilihan B.13. Sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia PBJ 2025
