-
BAB VI LPPD 2015
LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan daerah selama 1(satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada... -
KEPENDUDUKAN LKPJ 2015
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan... -
KEBUDAYAAN LKPJ 2015
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan... -
Bab I LPPD 2015
LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan daerah selama 1(satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada... -
ATA KETENAGA KERJAAN 2014
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan... -
URUSAN WAJIB KOPERASI DRAFT LKPJ 2013
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -
URUSAN WAJIB PERTANIAN DRAFT LKPJ 2013
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -
BAB 1 LPPD 2014
LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan daerah selama 1(satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada... -
BAB V TUGAS PEMBANTU 2105
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan... -
SK DPRD SUSUNAN BANMUS
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di... -
KETAHANAN PANGAN LKPJ 2015
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan... -
BAB 2 KEBIJAKAN PEMERINTAH DRAFT LKPJ 2016
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan... -
Bab III LPPD 2015 - 4. Urusan Pilihan
LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan daerah selama 1(satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada... -
BAB III LPPD 2016 UR 6-26
LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan daerah selama 1(satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada... -
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LKPJ 2017
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -
BAB III LPPD 2016 UR 5-15
LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan daerah selama 1(satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada... -
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DRAFT LKPJ 2013
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -
BAB 5 ATA 2014
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan... -
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DRAFT LKPJ 2013
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan... -
KELAUTAN DAN PERIKANAN LKPJ 2017
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
