_id No. Urusan Urusan No. IKK IKK Data Dukung Pananggung Jawab 1 Urusan Wajib "" "" "" "" "" 2 1.0 Pendidikan 1.2 Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah "" Dinas P dan K 3 "" "" 2.2 Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah "" Dinas P dan K 4 "" "" 3.3 Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah "" Dinas P dan K 5 "" "" 3.7 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama "" Dinas P dan K 6 "" "" 3.19 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA / sederajat "" Dinas P dan K 7 "" "" 4.2 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah "" Dinas P dan K 8 "" "" 4.4 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan "" Dinas P dan K 9 "" "" 4.8 Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1. "" Dinas P dan K 10 2.0 Kesehatan 1.1 Jumlah RS Rujukan Kabupaten / kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar "" Dinkes 11 "" "" 3.2 Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan antenatal "" Dinkes 12 "" "" 6.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar "" Dinkes 13 "" "" 7.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar "" Dinkes 14 "" "" 8.2-14.2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar "" Dinkes 15 "" "" 10.1-12.1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia "" Dinkes 16 3.0 PUPR 1.1 Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten / kota (ha) "" DPSDA-BPBD 17 "" "" 1.3 Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) "" DPSDA-BPBD 18 "" "" 1.4 "Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)" "" DPSDA-BPBD 19 "" "" 1.5 Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota "" DPSDA 20 "" "" 1.6 Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota "" DPSDA 21 "" "" 1.7 Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota "" BPBD 22 "" "" 2.1 Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten / kota (ha) "" BPBD 23 "" "" 2.2 Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten / kota (ha) "" BPBD 24 "" "" 2.3 Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan / rencana pengelolaan SD Air WS kewenangan kabupaten / kota "" DPSDA 25 "" "" 2.4 Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan / rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten / kota "" DPSDA 26 "" "" 2.5 Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten / kota "" DPSDA 27 "" "" 4.1 Penetapan dokumen RISPAM kabupaten / kota (Ada / tidak) "" Disperkimta 28 "" "" 4.2 Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA kabupaten / kota (Ada / tidak) "" Disperkimta 29 "" "" 4.3 Jumlah BUMD dan / atau UPTD kab / kota penyelenggara SPAM (Ada / tidak) "" Disperkimta 30 "" "" 4.4 Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM "" Disperkimta 31 "" "" 4.5 Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain "" Disperkimta 32 "" "" 5.1 Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S "" Disperkimta-Kecamatan 33 "" "" 5.2 Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD T "" Disperkimta-Kecamatan 34 "" "" 5.3 Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T "" Disperkimta-Kecamatan 35 "" "" 5.4 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja "" Disperkimta-Kecamatan 36 "" "" 5.5 Jumlah rumah yang sudah menerima jasa pengolahan lumpur tinja "" Disperkimta-Kecamatan 37 "" "" 5.6 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik "" Disperkimta-Kecamatan 38 "" "" 5.7 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik Disperkimta-Kecamatan 39 "" "" "" "" Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa / ha Disperkimta 40 "" "" 5.8 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT Disperkimta 41 "" "" "" "" Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa / ha Disperkimta 42 "" "" 5.9 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD Disperkimta 43 "" "" "" "" Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDT Disperkimta 44 "" "" 5.10 Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat Jumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat Disperkimta 45 "" "" "" "" Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDS Disperkimta 46 "" "" 5.11 Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja Jumlah sarana pengangkutan lumpur tinja yang tersedia Disperkimta 47 "" "" "" "" Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kabupaten Disperkimta 48 "" "" 5.12 Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia Disperkimta 49 "" "" "" "" Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab./ kota Disperkimta 50 "" "" 5.13 Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD Disperkimta 51 "" "" "" "" Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada Kab/Kota Disperkimta 52 "" "" 5.14 Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja Jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot Disperkimta 53 "" "" "" "" Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S Disperkimta 54 "" "" 6.1 Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi Jumlah bangunan gedung ( kecuali tinggal tunggal dan rumah deret sederhana ) yang laik fungsi yang berlaku DPUPR / DPMPTSP / KEC 55 "" "" "" "" Jumlah bangunan gedung ( kecuali tinggal tunggal dan rumah deret sederhana ) DPUPR / DPMPTSP / KEC 56 "" "" 6.4 Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung "" Disperkimta 57 "" "" 6.5 Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan "" Disperkimta 58 "" "" 6.6 Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi "" Disperkimta 59 "" "" 7.8 Panjang jalan yang dipelihara "" DPUPR 60 "" "" 7.9 Panjang jembatan yang dipelihara "" DPUPR 61 "" "" 8.1 Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota "" DPUPR 62 "" "" 8.9 Tersedianya data dan profil OPD sub -urusan jasa konstruksi kabupaten/kota "" DPUPR 63 4.0 Perumahan Rakyat 1.1 Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya "" BPBD 64 "" "" 1.4 Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi "" BPBD 65 "" "" 1.5 Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi "" BPBD 66 "" "" 1.7 Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana "" BPBD 67 "" "" 1.9 Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan "" Disperkimta 68 "" "" 2.1 Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM "" Disperkimta 69 "" "" 2.2 Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM "" Disperkimta 70 "" "" 2.3 Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM "" Disperkimta 71 "" "" 2.4 Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM "" Disperkimta 72 "" "" 2.5 Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM "" Disperkimta 73 "" "" 2.6 Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah "" Disperkimta 74 "" "" 3.1 Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha "" Disperkimta 75 "" "" 3.3 Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh "" Disperkimta 76 "" "" 4.1 Jumlah rumah di kab/kota "" Disperkimta 77 "" "" 4.2 Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH "" Disperkimta 78 "" "" 4.3 Jumlah rumah tidak layak huni "" Disperkimta 79 "" "" 4.4 Jumlah rumah yang tidak dihuni "" Disperkimta 80 "" "" 4.5 Rasio rumah dan KK Jumlah KK Disperkimta 81 "" "" "" "" Jumlah total unit rumah Disperkimta 82 "" "" 4.6 Jumlah rumah pembangunan baru "" Disperkimta 83 "" "" 5.1 Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU "" Disperkimta 84 "" "" 5.3 Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan "" Disperkimta 85 "" "" 5.5 Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH "" Disperkimta 86 "" "" 5.7 Jumlah pengembang yang tersertifikasi "" Disperkimta 87 "" "" 5.8 Jumlah pengembang yang teregistrasi "" Disperkimta 88 "" "" 5.9 Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan "" Disperkimta 89 5.0 Trantibum linmas 1.4 Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS "" Satpol PP 90 "" "" 1.6 Tersedianya sarana prasarana minimal "" Satpol PP 91 "" "" 5.1 Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB Satpol PP 92 "" "" "" "" Jumlah seluruh penetapan status KLB Satpol PP 93 "" "" 6.4 Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa "" Satpol PP 94 6.0 Sosial 1.1 Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki "" Dinsos 95 "" "" 1.20 "Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga" "" Dinsos 96 7.0 Tenaga Kerja 2.1 Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaste Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n Disnakerin 97 "" "" 2.3 Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan pada tahun n Disnakerin 98 "" "" 2.5 Persentase LPK yang memiliki perizinan Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n Disnakerin 99 "" "" 2.8 Persentase penyerapan lulusan Jumlah lulusan pada tahun n Disnakerin 100 "" "" 3.1 Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivita Jumlah Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n Disnakerin 101 "" "" "" "" Jumlah perusahaan pada tahun n Disnakerin 102 "" "" 3.2 Data tingkat produktivitas total Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja). Disnakerin 103 "" "" 4.1 Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih Disnakerin 104 "" "" 5.9 Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi Ʃ CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi Disnakerin 105 "" "" "" "" Ʃ CPMI/CTKI Disnakerin 106 "" "" 5.13 Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya Ʃ PMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan Disnakerin 107 "" "" "" "" Ʃ PMI/TKI purna dan keluarganya Disnakerin 108 8.0 PP DAN PA 1.1 Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG "" Dinas KB PP PA 109 "" "" 1.2 Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota "" Dinas KB PP PA 110 "" "" 3.1 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan "" Dinas KB PP PA 111 "" "" 3.2 Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih "" Dinas KB PP PA 112 "" "" 3.3 Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan "" Dinas KB PP PA 113 "" "" 3.4 Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota "" Dinas KB PP PA 114 "" "" 3.5 Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi "" Dinas KB PP PA 115 "" "" 3.6 Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi "" Dinas KB PP PA 116 9.0 Pangan 1.5 Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan "" Dispabun 117 10.0 Pertanahan 1.1 SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + Jumlah surat penolakan permohon izin lokasi setelah melalui proses ( ditolak seluruhnya) Disperkimta 118 "" "" 1.2 SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek Jumlah penerbitan SK penetapan tanah obyek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee Disperkimta 119 "" "" "" "" Jumlah permohonan yang diusulkan panitia pertimbangan Landreform Disperkimta 120 "" "" 1.3 "SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee" Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum / absentee Disperkimta 121 "" "" "" "" Jumlah luas tanah yang ditetapkan sebagai tanah obyek Landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek Disperkimta 122 "" "" 1.4 Dokumen Izin membuka tanah Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + jumlah izin membuka tanah yang ditolak Disperkimta 123 "" "" "" "" Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun Disperkimta 124 "" "" 1.5 Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik Disperkimta 125 "" "" "" "" Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun Disperkimta 126 12.0 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.1 Penerbitan akta perkawinan Peristiwa perkawinan yang dilaporkan Disdukcapil 127 "" "" 1.2 Penerbitan akta perceraian Peristiwa perceraian yang dilaporkan Disdukcapil 128 "" "" 1.3 Penerbitan akta kematian Peristiwa kematian yang dilaporkan Disdukcapil 129 14.0 Pengendalian Penduduk dan KB 1.1 Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan "" Dinas KB PP PA 130 "" "" 1.2 Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun "" Dinas KB PP PA 131 "" "" 2.3 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif "" Dinas KB PP PA 132 "" "" 2.4 Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan Jumlah peserta KB pasca persalinan Dinas KB PP PA 133 "" "" 3.2 Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI Dinas KB PP PA 134 "" "" "" "" Jumlah keluarga PBI Dinas KB PP PA 135 15.0 Perhubungan 1.4 "Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota " Jumlah Pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten / Kota Dishub 136 "" "" "" "" Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten / Kota Dishub 137 "" "" 2.1 Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untu jaringan jalan Kabupaten/Kota Jumlah Pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten atau Kota Dishub 138 "" "" "" "" Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten atau Kota Dishub 139 16.0 Komunikasi dan Informasi 2.11 Persentase data yang dapat berbagi pakai Jumlah data yang dapat berbagi pakai Diskominfo 140 "" "" "" "" Jumlah data yang dimiliki Pemerintah Daerah Diskominfo 141 "" "" 3.3 Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan Ʃ Diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STARKOM)dan SOP Diskominfo 142 "" "" "" "" Ʃ Diseminasi dan layanan informasi publik Diskominfo 143 17.0 Koperasi,Usaha kecil dan Menengah 1.8 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan "" DPKUKM 144 "" "" 2.1 Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro Jumlah pertumbuhan wirausaha baru DPKUKM 145 "" "" "" "" Jumlah wirausaha yang ada DPKUKM 146 "" "" 2.2 Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) Jumlah usaha mikro yang ada DPKUKM 147 "" "" 2.4 "Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha" Jumalah usaha mikro yang belum memiliki standard dan sertifikasi produk DPKUKM 148 "" "" 2.5 Persentase jumlah usaha mikro yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran Jumalah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran DPKUKM 149 18.0 Penanaman Modal 1.1 PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota "" DPMPTSP 150 "" "" 1.2 Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal "" DPMPTSP 151 "" "" 1.3 Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal "" DPMPTSP 152 "" "" 1.4 Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting "" DPMPTSP 153 19.0 Kepemudaan dan Olahraga 2.1 Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda "" Disporapar 154 22.0 Kebudayaan 1.3 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatka n ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat) Jumlah objek dimanfaatkan Dinas P dan K 155 "" "" 1.4 Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola) Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola Dinas P dan K 156 "" "" 1.5 Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan Dinas P dan K 157 "" "" 1.6 Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran) Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar Dinas P dan K 158 "" "" 1.7 Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota Dinas P dan K 159 "" "" 1.8 Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi) Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi) Dinas P dan K 160 "" "" 1.9 Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata) Jumlah CB dimanfaatkan Dinas P dan K 161 "" "" 1.10 Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan) Dinas P dan K 162 "" "" 1.11 Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum. Jumlah pengunjung museum Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum Dinas P dan K 163 "" "" 1.12 Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum "" Dinas P dan K 164 "" "" 1.15 Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya Jumlah ahli CB yang disertifikasi Dinas P dan K 165 "" "" 1.16 Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman Jumlah sdm CB + jumlah sdm Museum Dinas P dan K 166 "" "" 1.17 Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum) Dinas P dan K 167 "" "" 1.18 Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum) Dinas P dan K 168 "" "" 1.19 Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat Dinas P dan K 169 Urusan Pilihan "" "" "" "" "" 170 1.0 Kelautan dan Perikanan 1.3 Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan "" Dinas Perikanan 171 2.0 Pariwisata 1.2 Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata "" Disporapar 172 "" "" 1.9 Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan Disporapar 173 3.0 Pertanian 1.4 Persentase prasarana yang digunakan Jumlah prasarana yang aktif digunakan Dispertan 174 "" "" "" "" Jumlah prasarana yang dibangun Dispertan 175 "" "" 1.5 Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota Jumlah usulan yang difasilitasi Dispertan 176 "" "" "" "" Jumlah usulan usaha pertanian Dispertan 177 6.0 Perdagangan 1.1 Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja DPKUKM 178 "" "" "" "" Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar DPKUKM 179 "" "" "" "" Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja DPKUKM 180 "" "" "" "" Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar DPKUKM 181 "" "" 1.3 Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG Jumlah gudang yang ada di Kabupaten Kota DPKUKM 182 "" "" 1.4 Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar DPKUKM 183 "" "" "" "" Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri DPKUKM 184 "" "" "" "" Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar DPKUKM 185 "" "" "" "" Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri DPKUKM 186 "" "" "" "" Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar DPKUKM 187 "" "" "" "" Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri DPKUKM 188 "" "" 1.5 Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kab Kota DPKUKM 189 "" "" "" "" Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer DPKUKM 190 "" "" 2.1 Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan a = Jumlah pupuk yang disalurkan DPKUKM 191 "" "" "" "" b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) DPKUKM 192 "" "" "" "" c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok DPKUKM 193 "" "" 3.1 Persentase alatalat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan DPKUKM 194 "" "" "" "" Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab / kota DPKUKM 195 7.0 Perindustrian 1.1 Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota Jumlah realisasi izin yang diterbitkan Disnakerin 196 "" "" "" "" Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk Disnakerin 197 "" "" 2.1 Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA a) Tersusunnya naskah akademik (30%) Disnakerin 198 "" "" "" "" b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) Disnakerin 199 "" "" "" "" c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) Disnakerin 200 "" "" "" "" d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) Disnakerin 201 "" "" 3.1 Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan Jumlah realisasi izin yang diterbitkan Disnakerin 202 "" "" "" "" Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk Disnakerin 203 "" "" 4.1 Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan Jumlah realisasi izin yang diterbitkan Disnakerin 204 "" "" "" "" Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk Disnakerin 205 "" "" 6.1 Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab / Kota di SIINas Disnakerin 206 "" "" "" "" Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab/ Kota Disnakerin 207 8.0 Transmigrasi 1.0 Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya "" Kesra 208 "" "" 2.0 Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya "" Kesra 209 "" "" 3.0 Jumlah satuan pemukiman yang dibina "" Kesra