{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"tahun_data","type":"numeric"},{"id":"perda","type":"text"},{"id":"kab_kota","type":"text"},{"id":"jml_pelanggar","type":"numeric"}],
  "records": [
    [1,2020,"Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","KABUPATEN CILACAP",0],
    [2,2020,"Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","KABUPATEN KUDUS",0],
    [3,2020,"Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","KABUPATEN KARANGANYAR",0],
    [4,2020,"Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","KABUPATEN BANJARNEGARA",0],
    [5,2020,"Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","KABUPATEN BATANG",0],
    [6,2020,"Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","KABUPATEN PEMALANG",0],
    [7,2020,"Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","KABUPATEN KEBUMEN",0],
    [8,2020,"Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","KOTA MAGELANG",0],
    [9,2020,"Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","KOTA SALATIGA",2],
    [10,2020,"Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","KABUPATEN REMBANG",0],
    [11,2020,"Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","KOTA TEGAL",0],
    [12,2020,"Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","KOTA SEMARANG",0],
    [13,2020,"Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","KABUPATEN BOYOLALI",0],
    [14,2020,"Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","KABUPATEN JEPARA",0],
    [15,2020,"Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","KABUPATEN TEGAL",2],
    [16,2020,"Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","KABUPATEN DEMAK",0],
    [17,2020,"Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","KABUPATEN GROBOGAN",0],
    [18,2020,"Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","KABUPATEN BLORA ",0],
    [19,2020,"Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","KABUPATEN PATI",0],
    [20,2020,"Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","KABUPATEN BREBES",0],
    [21,2020,"Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","KABUPATEN SEMARANG",0],
    [22,2020,"Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","KABUPATEN WONOGIRI",0],
    [23,2020,"Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","KABUPATEN MAGELANG",0],
    [24,2020,"Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","KOTA SURAKARTA",2],
    [25,2020,"Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","KOTA PEKALONGAN",0],
    [26,2020,"Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","KABUPATEN KLATEN",0],
    [27,2020,"Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","KABUPATEN SUKOHARJO",0],
    [28,2020,"Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","KABUPATEN PURWOREJO",0],
    [29,2020,"Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","KABUPATEN BANYUMAS",0],
    [30,2020,"Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","KABUPATEN PURBALINGGA",0],
    [31,2020,"Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","KABUPATEN KENDAL",0],
    [32,2020,"Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","KAB WONOSOBO",0],
    [33,2020,"Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","KAB. SRAGEN",0],
    [34,2020,"Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","KAB PEKALONGAN",0],
    [35,2020,"Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","KAB TEMANGGUNG",0],
    [36,2020,"Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara","KABUPATEN CILACAP",0],
    [37,2020,"Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara","KABUPATEN KUDUS",0],
    [38,2020,"Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara","KABUPATEN KARANGANYAR",0],
    [39,2020,"Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara","KABUPATEN BANJARNEGARA",0],
    [40,2020,"Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara","KABUPATEN BATANG",0],
    [41,2020,"Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara","KABUPATEN PEMALANG",0],
    [42,2020,"Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara","KABUPATEN KEBUMEN",0],
    [43,2020,"Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara","KOTA MAGELANG",0],
    [44,2020,"Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara","KOTA SALATIGA",0],
    [45,2020,"Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara","KABUPATEN REMBANG",0],
    [46,2020,"Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara","KOTA TEGAL",0],
    [47,2020,"Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara","KOTA SEMARANG",0],
    [48,2020,"Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara","KABUPATEN BOYOLALI",0],
    [49,2020,"Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara","KABUPATEN JEPARA",60],
    [50,2020,"Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara","KABUPATEN TEGAL",0],
    [51,2020,"Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara","KABUPATEN DEMAK",0],
    [52,2020,"Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara","KABUPATEN GROBOGAN",0],
    [53,2020,"Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara","KABUPATEN BLORA ",0],
    [54,2020,"Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara","KABUPATEN PATI",0],
    [55,2020,"Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara","KABUPATEN BREBES",0],
    [56,2020,"Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara","KABUPATEN SEMARANG",0],
    [57,2020,"Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara","KABUPATEN WONOGIRI",0],
    [58,2020,"Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara","KABUPATEN MAGELANG",0],
    [59,2020,"Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara","KOTA SURAKARTA",0],
    [60,2020,"Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara","KOTA PEKALONGAN",0],
    [61,2020,"Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara","KABUPATEN KLATEN",0],
    [62,2020,"Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara","KABUPATEN SUKOHARJO",0],
    [63,2020,"Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara","KABUPATEN PURWOREJO",0],
    [64,2020,"Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara","KABUPATEN BANYUMAS",0],
    [65,2020,"Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara","KABUPATEN PURBALINGGA",0],
    [66,2020,"Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara","KABUPATEN KENDAL",0],
    [67,2020,"Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara","KAB WONOSOBO",0],
    [68,2020,"Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara","KAB. SRAGEN",10],
    [69,2020,"Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara","KAB PEKALONGAN",0],
    [70,2020,"Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara","KAB TEMANGGUNG",0],
    [71,2020,"Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","KABUPATEN CILACAP",0],
    [72,2020,"Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","KABUPATEN KUDUS",0],
    [73,2020,"Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","KABUPATEN KARANGANYAR",0],
    [74,2020,"Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","KABUPATEN BANJARNEGARA",0],
    [75,2020,"Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","KABUPATEN BATANG",0],
    [76,2020,"Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","KABUPATEN PEMALANG",0],
    [77,2020,"Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","KABUPATEN KEBUMEN",0],
    [78,2020,"Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","KOTA MAGELANG",0],
    [79,2020,"Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","KOTA SALATIGA",0],
    [80,2020,"Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","KABUPATEN REMBANG",0],
    [81,2020,"Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","KOTA TEGAL",0],
    [82,2020,"Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","KOTA SEMARANG",0],
    [83,2020,"Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","KABUPATEN BOYOLALI",0],
    [84,2020,"Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","KABUPATEN JEPARA",0],
    [85,2020,"Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","KABUPATEN TEGAL",0],
    [86,2020,"Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","KABUPATEN DEMAK",0],
    [87,2020,"Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","KABUPATEN GROBOGAN",0],
    [88,2020,"Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","KABUPATEN BLORA ",0],
    [89,2020,"Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","KABUPATEN PATI",0],
    [90,2020,"Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","KABUPATEN BREBES",0],
    [91,2020,"Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","KABUPATEN SEMARANG",0],
    [92,2020,"Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","KABUPATEN WONOGIRI",0],
    [93,2020,"Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","KABUPATEN MAGELANG",0],
    [94,2020,"Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","KOTA SURAKARTA",0],
    [95,2020,"Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","KOTA PEKALONGAN",0],
    [96,2020,"Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","KABUPATEN KLATEN",35],
    [97,2020,"Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","KABUPATEN SUKOHARJO",0],
    [98,2020,"Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","KABUPATEN PURWOREJO",0],
    [99,2020,"Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","KABUPATEN BANYUMAS",0],
    [100,2020,"Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","KABUPATEN PURBALINGGA",0],
    [101,2020,"Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","KABUPATEN KENDAL",0],
    [102,2020,"Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","KAB WONOSOBO",0],
    [103,2020,"Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","KAB. SRAGEN",0],
    [104,2020,"Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","KAB PEKALONGAN",0],
    [105,2020,"Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","KAB TEMANGGUNG",0],
    [106,2020,"Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan","KABUPATEN CILACAP",0],
    [107,2020,"Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan","KABUPATEN KUDUS",0],
    [108,2020,"Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan","KABUPATEN KARANGANYAR",0],
    [109,2020,"Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan","KABUPATEN BANJARNEGARA",0],
    [110,2020,"Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan","KABUPATEN BATANG",0],
    [111,2020,"Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan","KABUPATEN PEMALANG",0],
    [112,2020,"Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan","KABUPATEN KEBUMEN",0],
    [113,2020,"Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan","KOTA MAGELANG",0],
    [114,2020,"Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan","KOTA SALATIGA",0],
    [115,2020,"Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan","KABUPATEN REMBANG",0],
    [116,2020,"Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan","KOTA TEGAL",0],
    [117,2020,"Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan","KOTA SEMARANG",0],
    [118,2020,"Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan","KABUPATEN BOYOLALI",0],
    [119,2020,"Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan","KABUPATEN JEPARA",0],
    [120,2020,"Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan","KABUPATEN TEGAL",0],
    [121,2020,"Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan","KABUPATEN DEMAK",18],
    [122,2020,"Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan","KABUPATEN GROBOGAN",104],
    [123,2020,"Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan","KABUPATEN BLORA ",0],
    [124,2020,"Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan","KABUPATEN PATI",0],
    [125,2020,"Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan","KABUPATEN BREBES",0],
    [126,2020,"Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan","KABUPATEN SEMARANG",0],
    [127,2020,"Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan","KABUPATEN WONOGIRI",0],
    [128,2020,"Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan","KABUPATEN MAGELANG",0],
    [129,2020,"Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan","KOTA SURAKARTA",0],
    [130,2020,"Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan","KOTA PEKALONGAN",0],
    [131,2020,"Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan","KABUPATEN KLATEN",5],
    [132,2020,"Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan","KABUPATEN SUKOHARJO",0],
    [133,2020,"Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan","KABUPATEN PURWOREJO",0],
    [134,2020,"Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan","KABUPATEN BANYUMAS",0],
    [135,2020,"Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan","KABUPATEN PURBALINGGA",0],
    [136,2020,"Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan","KABUPATEN KENDAL",0],
    [137,2020,"Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan","KAB WONOSOBO",0],
    [138,2020,"Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan","KAB. SRAGEN",0],
    [139,2020,"Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan","KAB PEKALONGAN",1],
    [140,2020,"Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan","KAB TEMANGGUNG",0],
    [141,2020,"Kepgub Jateng No. 525/6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Provinsi Jawa Tengah","KABUPATEN CILACAP",0],
    [142,2020,"Kepgub Jateng No. 525/6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Provinsi Jawa Tengah","KABUPATEN KUDUS",0],
    [143,2020,"Kepgub Jateng No. 525/6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Provinsi Jawa Tengah","KABUPATEN KARANGANYAR",1],
    [144,2020,"Kepgub Jateng No. 525/6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Provinsi Jawa Tengah","KABUPATEN BANJARNEGARA",2],
    [145,2020,"Kepgub Jateng No. 525/6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Provinsi Jawa Tengah","KABUPATEN BATANG",0],
    [146,2020,"Kepgub Jateng No. 525/6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Provinsi Jawa Tengah","KABUPATEN PEMALANG",0],
    [147,2020,"Kepgub Jateng No. 525/6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Provinsi Jawa Tengah","KABUPATEN KEBUMEN",0],
    [148,2020,"Kepgub Jateng No. 525/6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Provinsi Jawa Tengah","KOTA MAGELANG",0],
    [149,2020,"Kepgub Jateng No. 525/6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Provinsi Jawa Tengah","KOTA SALATIGA",0],
    [150,2020,"Kepgub Jateng No. 525/6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Provinsi Jawa Tengah","KABUPATEN REMBANG",0],
    [151,2020,"Kepgub Jateng No. 525/6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Provinsi Jawa Tengah","KOTA TEGAL",0],
    [152,2020,"Kepgub Jateng No. 525/6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Provinsi Jawa Tengah","KOTA SEMARANG",0],
    [153,2020,"Kepgub Jateng No. 525/6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Provinsi Jawa Tengah","KABUPATEN BOYOLALI",0],
    [154,2020,"Kepgub Jateng No. 525/6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Provinsi Jawa Tengah","KABUPATEN JEPARA",0],
    [155,2020,"Kepgub Jateng No. 525/6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Provinsi Jawa Tengah","KABUPATEN TEGAL",0],
    [156,2020,"Kepgub Jateng No. 525/6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Provinsi Jawa Tengah","KABUPATEN DEMAK",0],
    [157,2020,"Kepgub Jateng No. 525/6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Provinsi Jawa Tengah","KABUPATEN GROBOGAN",0],
    [158,2020,"Kepgub Jateng No. 525/6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Provinsi Jawa Tengah","KABUPATEN BLORA ",0],
    [159,2020,"Kepgub Jateng No. 525/6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Provinsi Jawa Tengah","KABUPATEN PATI",1],
    [160,2020,"Kepgub Jateng No. 525/6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Provinsi Jawa Tengah","KABUPATEN BREBES",0],
    [161,2020,"Kepgub Jateng No. 525/6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Provinsi Jawa Tengah","KABUPATEN SEMARANG",0],
    [162,2020,"Kepgub Jateng No. 525/6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Provinsi Jawa Tengah","KABUPATEN WONOGIRI",0],
    [163,2020,"Kepgub Jateng No. 525/6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Provinsi Jawa Tengah","KABUPATEN MAGELANG",0],
    [164,2020,"Kepgub Jateng No. 525/6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Provinsi Jawa Tengah","KOTA SURAKARTA",0],
    [165,2020,"Kepgub Jateng No. 525/6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Provinsi Jawa Tengah","KOTA PEKALONGAN",0],
    [166,2020,"Kepgub Jateng No. 525/6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Provinsi Jawa Tengah","KABUPATEN KLATEN",4],
    [167,2020,"Kepgub Jateng No. 525/6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Provinsi Jawa Tengah","KABUPATEN SUKOHARJO",0],
    [168,2020,"Kepgub Jateng No. 525/6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Provinsi Jawa Tengah","KABUPATEN PURWOREJO",1],
    [169,2020,"Kepgub Jateng No. 525/6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Provinsi Jawa Tengah","KABUPATEN BANYUMAS",0],
    [170,2020,"Kepgub Jateng No. 525/6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Provinsi Jawa Tengah","KABUPATEN PURBALINGGA",1],
    [171,2020,"Kepgub Jateng No. 525/6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Provinsi Jawa Tengah","KABUPATEN KENDAL",0],
    [172,2020,"Kepgub Jateng No. 525/6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Provinsi Jawa Tengah","KAB WONOSOBO",0],
    [173,2020,"Kepgub Jateng No. 525/6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Provinsi Jawa Tengah","KAB. SRAGEN",3],
    [174,2020,"Kepgub Jateng No. 525/6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Provinsi Jawa Tengah","KAB PEKALONGAN",0],
    [175,2020,"Kepgub Jateng No. 525/6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Provinsi Jawa Tengah","KAB TEMANGGUNG",3]
]}