-
Luas Kawasan Permukiman Kumuh berdasarkan Kewenangan Penanganan sesuai SK Bup...
Luas Kawasan Permukiman Kumuh berdasarkan Kewenangan Penanganan sesuai SK Bupati/Walikota -
Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan SK Bupati/Walikota (Ha)
Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakaturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana... -
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Berdasarkan Sumber Pembiayaan Provinsi
Rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya Derajat kelayakan rumah tempat tinggal diukur dari... -
Jumlah Rumah Tangga (unit) yang menerima fasilitas pembiayaan Perumahan FLPP
Jumlah Rumah Tangga yang Menerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang... -
Sisa Kawasan Permukiman Kumuh Baseline RPD Jateng 2024-2026
Jumlah Sisa Kawasan Permukiman Kumuh Baseline RPD Jateng 2024-2026 -
Penanganan Backlog Berdasarkan Sumber Pembiayaan Provinsi
Backlog Rumah adalah salah satu indikator yang digunakan oleh Pemerintah yang terkait bidang perumahan untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah di Indonesia
