Jumlah OPD/lembaga/organisasi yang menggunakan anggaran APBN/APBD yang menjadi objek pengawasan kearsipan untuk mendapatkan pembinaan, monitoring dan audit mengenai pengelolaan kearsipan. Menunjukkan jumlah perangkat daerah yang telah dilakukan pengawasan kearsipan dan monitoring kearsipan untuk menilai kesesuaian antara penyelenggaraan kearsipan dan peraturan yang ada terkait kearsipan. Semakin banyak perangkat daerah yang mendapatkan supervisi, semakin baik pula pengelolaan arsip yang dilakukan, dan ini akan berdampak positif pada akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik. Data yang diambil dari data komulatif
