Optimalisasi Prosedur Evaluasi Manajemen Risiko OPD dengan Buku Saku Digital Bagi Auditor di Inspektorat Kabupaten Cilacap

Dalam institusi pemerintahan, manajemen risiko disinggung dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya pasal 13 sampai dengan pasal 17. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, secara tersirat mewajibkan pimpinan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menerapkan prinsip prinsip manajemen risiko dalam mengelola sumber daya yang ada di instansi pemerintah yang dipimpinnya dalam mencapai tujuan dari instansi pemerintah yang bersangukutan. Penerapan tersebut bersifat mutlak dan harus dilakukan, demi keakuratan penilaian atas risiko dari instansi pemerintah yang dipimpinnya, sehingga risiko atau hambatan tersebut bisa diatasi dan tujuan instansi pemerintah yang dipimpinnya terwujud. Dalam hal ini, Peran APIP harus bisa melakukan evaluasi pada manajemen risiko yang dibuat masing-masing OPD.