417 datasets found

Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Para Asisten telah melaporkan LHKPN periode 2026 tahun Lapor 2025. Pengumuman LHKPN yang diserahkan kepada KPK melalui Inspektorat...

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik...

Pelaporan gratifikasi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan bagian dari upaya untuk mencegah korupsi dan meningkatkan transparansi dalam pemerintahan. Pelaporan...

Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Ringkasan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Penunjukan Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Angggaran adalah sebagai berikut: Memberikan arah dalam pengalokasian anggaran program/kegiatan agar pembangunan dapat berdaya guna dan...

Tujuan disusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 adalah : Sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum APBD (KUA) ProvinsiJawa Tengah Tahun...

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2025 menetapkan Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025....

Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Selama Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta PPID Pelaksana SKPD maupun BUMD telah menerima 8.541 (delapan ribu lima ratus empat puluh satu) laporan permohonan...

Laporan ini memuat hasil Survei Kepuasan Masyarakat mengenai pelayanan informasi dan dokumentasi publik di Jawa Tengah. Atas dasar pemikiran perlunya meningkatkan kualitas...

Tahap Pemilihan B.16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding Pengadaan Barang dan Jasa 2025

Tahap Pelaksanaan C.13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa 2025

Tahap Pelaksanaan C.12. Laporan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa 2025

Tahap Pelaksanaan C.6. Surat Jaminan Pemeliharaan Pengadaan Barang dan Jasa 2025

Tahap Pemilihan B.15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi Pengadaan Barang dan Jasa 2025

Tahap Pemilihan B.13. Sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia PBJ 2025

Tahap Pemilihan B.11. Dokumen Penawaran Administratif Pengadaan Barang dan Jasa 2025

Tahap Pemilihan B.10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pengadaan Barang dan Jasa 2025